Fenomena Jokowi, Mengapa “Kejeblos” Dua Kali ?

HM Aru Syeif Assadullah
Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Islam

Hari-hari ini –Agustus 2013– masyarakat bahkan bangsa Indonesia seluruhnya, digambarkan media massa bagai tak sabar segera mendudukkan Gubernur Jakarta, Joko Widodo sebagai presiden RI. Mengapa? Jokowi digambarkan diselimuti oleh kesempurnaan dalam segala hal dan siap mengubah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Jokowi  setiap hari dipuja-puja tak henti-henti, dalam segala hal. Setelah menjabat Gubernur DKI setahun terakhir ini, kini Jakarta berhasil dibenahi secara total oleh Jokowi. Puja-puji ini niscaya  “gombal-kumal”, alias omong kosong tak berdasar. Sejatinya ibukota Jakarta tidak berubah sedikit pun di tangan Jokowi. Jakarta tetap macet total, Jakarta malah lebih banjir, dibanding lima tahun sebelumnya, sehingga 17 Januari 2013 lalu, banjir menerjang Bunderan HI, Jalan, Thamrin dan Jalan Soedirman, bahkan banjir masuk ke Istana Negara sampai ke ruang rapat. Di tangan Jokowi Jakarta sebenarnya kondisinya lebih parah.

Tak ada yang bisa memungkiri popularitas bekas Wali Kota Solo ini karena media massa menempatkan Jokowi sebagai “media darling”. Segala apa saja kegiatan Jokowi di-blowup berlebihan, sehingga pers pun kehilangan obyektifitas yang seharusnya ia jaga. Muncullah pemberitaan berlebihan mengenai apa saja menyangkut Jokowi. Semua yang berasal dari Jokowi niscaya dipujinya bahkan secara berlebihan. Sebaliknya segala yang jelek dan kegagalan Jokowi malah ditutup-tutupi dengan sengaja untuk mempertahankan citra cemerlang seorang Jokowi.

Pers Indonesia, dipastikan melakukan kesalahan yang cukup fatal, dalam usahanya mengangkat nama Jokowi, dengan cara-cara yang jauh dari fair, dan  obyektif. Barangkali pers tidak menyadari sikapnya ini, karena pers tertentu terseret pula oleh opini pers yang lain. Ada pula pers yang justru merancang skenario “keblinger” ini dengan tujuan ingin menguasai negeri ini dan mengubah dengan pola yang dikehendakinya.

Di balik fenomena pendukungan Jokowi menjadi presiden 2014, niscaya merupakan pertarungan politik yang amat serius. Harian terbesar di Indonesia Kompas, pun bagai menutup gong fenomena Jokowi ini dengan menggelar survey dan dimuat argumentasi kesimpulan tiga hari berturut-turut pada, 26,27 dan 28 Agustus 2013. Kompas menyimpulkan Jokowi niscaya presiden 2014 berpasangan dengan siapapun dia menjadi presiden.

Belakangan Jokowi dipuji karena melakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Golongan elit yang kini melintas di Tanah Abang dengan mengendarai mobilnya pun bisa tertawa lepas. Pujian kepada Jokowi pun dihamburkan kembali.

Namun bekas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengkritik, apa yang telah ditertibkan Jokowi, sudah pula ia lakukan bahkan berulangkali, namun PKL kembali seperti semula, dan pers saat itu tidak mewartakan apa yang dibuat gubernur Fauzi Bowo. Bahkan bekas gubernur DKI ini mengkritik penggunaan anggaran Pemda ala Jokowi bisa membuat Pemda bangkrut seperti terjadi pada pemerintah kota Detroit di Amerika Serikat.

Jokowi tentu saja membantah Pemda DKI bisa mengalami kebangkrutan. Namun belum ada yang mengkritik dan pers memuatnya tentang penertiban Jokowi terhadap PKL di kota Solo, sewaktu ia menjabat sebagai walikota Solo. PKL di Solo yang berdagang di sekitar Pasar Banjarsari, oleh Jokowi dipindahkan ke kios-kios baru di Pasar Ngarsopuro Semanggi. Apa yang terjadi sekarang ? Para PKL ternyata berangsur-angsur kembali ke tempat semula. Kios yang diberikan gratis dulu dijual kepada orang lain. PKL atau sektor informal kini pun dihardik dan diusir Jokowi di ibu kota, padahal ketika ekonomi nasional bangkrut pada 1997-1998, sektor informal inilah yang telah menyelamatkan negeri ini dari kebangkrutan. Sektor informal inilah yang pelan-pelan telah menggerakkan mesin ekonomi yang lumpuh total pada 1998 lalu. Kehancuran ekonomi di akhir pemerintahan SBY saat ini seharusnya juga bisa malah memanfaatkan peranan sektor informal, bukan malah menghardik dan mengusirnya.

Ada lagi prakarsa Jokowi yang sangat menghebohkan–dan karena kehebohan ini–yang membuat Jokowi mulai dikenal di seluruh Indonesia. Kehebohan itu ketika Jokowi tiba-tiba memamerkan mobil rakyat buatan murid-murid SMK di Solo. Digembar-gemborkan seolah-olah akan diproduksi mobil rakyat itu dengan harga sangat murah, namun mobilnya sangat berkualitas bahkan mewah. Publikasi pun meluas dan melambungkan nama Jokowi. Apalagi ketika Jokowi meluncurkan ujicoba mobilnya dari Solo ke Jakarta. Seluruh pers nasional jenis apapun mengelu-elukan. Tapi yang terjadi kemudian  adalah peristiwa yang memalukan, kartena mobil SMK yang dibangga-banggakan Jokowi ini tidak lulus alias dianggap tidak layak untuk diproduksi. Lalu dilakukan uji coba yang kedua setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi, namun hasilnya sama saja, tidak layak diproduksi.

Akhir Agustus 2013 ini LIPI di Taman Mini malah memamerkan mobil-mobil karya anak-anak Indonesia yang jauh lebih bagus, namun tidak ada yang meliput dan mem-blowupnya. Apakah semua orang yang kini mengelu-elukan Jokowi khususnya pers nasional mengingat kembali peristiwa ujicoba mobil SMK Solo kebanggaan Jokowi yang gagal total itu? Bagaimana kabarnya mobil SMK itu? Peristiwa blow up mobil SMK Jokowi Solo ini, hakikatnya proyek pencitraan Jokowi untuk mendongkraknya menjadi tokoh nasional.

Mengapa Terus Tertipu Proyek Pencitraan?

Proyek pencitraan Jokowi  ternyata dibeli rakyat Indonesia, bahkan secara berebut membelinya, takut tidak kebagian, takut kehabisan.  Beberapa tahun terakhir ini tuduhan tokoh yang lahir dengan rekayasa pencitraan diarahkan kepada presiden SBY. Berpuluh-puluh prakarsa pencitraan yang dilakukan SBY dengan kelompok politiknya, selalu dibongkar masyarakat, namun prakarsa pencitraan berikutnya dibuat kembali oleh SBY, dan rakyat–anehnya dan gilanya– “membeli” pencitraan seperti itu, yang hakikatnya hanyalah  kosong melompong isi dan nilai, bahkan cenderung sebagai tipu-daya yang merugikan bangsa dan negara.

Citra yang dibangun SBY pertama kali adalah meminta simpati rakyat Indonesia sebagai tokoh yang ditindas dan dizalimi oleh penguasa Megawati. Citra sebagai tokoh yang diperlakukan tidak adil bahkan ditindas ini telah melambungkan popularitas nama SBY hingga terpilih menjadi presiden, menggusur Megawati.  Sejak saat itu SBY selalu mengedepankan pencitraan dirinya dan rakyat Indonesia selalu “membeli” citra yang hakikatnya omong-kosong itu. SBY mencitrakan diri sebagai presiden yang secara kongkrit memperhatikan nasib rakyat kecil sampai ke urusan dapur. Maka program, semacam BLSM, dan penaikan gaji guru serta PNS (Pegawai Negeri Sipil) pun menjadi prioritas, dan gaji PNS pun setiap tahun selalu dinaikkan bahkan dengan program remunerasi dengan kenaikan berlipat-lipat kali.

Tapi pakar ekonomi independen mengkritik kebijakan penaikan gaji sekadar menaikan citra diri presiden SBY ini. Akibat kenaikan ini–misalnya remunerasi di Kementerian Keuangan, menyebabkan hutang negara bertambah Rp 70 Trilyun–hanya menyebabkan inflasi, dan seterusnya. Yang aneh dan “gila” ketika citra gombal pun sudah terbongkar kebohongannya, misalnya  gembar-gembor hendak memberantas korupsi, tapi belakangan justru anak buah presiden sendiri yang  mempelopori korupsi dalam berbagai megaskandal yang sangat mengerikan, tapi ketika proyek pencitraan lain digelar, rakyat tetap membelinya.

Adalah tokoh antagonis Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berkomentar mengenai fenomena Jokowi yang gencar diusung ramai-ramai dan dianggap layak naik menjadi presiden 2014, Ruhut pun berkomentar yang jujur dan berkata : “Bahwa tokoh yang lahir dari pencitraan seperti itu-Jokowi- pasti  akan menghasilkan presiden yang buruk dan tidak menguntungkan rakyat Indonesia.”

Yang dikatakan Ruhut, itulah yang telah terjadi pada Presiden SBY. Di akhir kekuasaannya saat ini ekonomi mengalami ‘gonjang-ganjing’ yang disebut-sebut oleh ekonom independen indikasinya jauh lebih berbahaya dibandingkan menjelang terjadinya krisis moneter 1997-1998. Cadangan devisa Negara merosot dari 123 milyar dolar AS kini tinggal 90 milyar dolar, hutang jatuh tempo tahun ini bernilai puluhan milyar dollar AS, hutang negara mencapai Rp 2.300 Trilyun. Nilai rupiah terus merosot melewati Rp 11.000/dollar AS. Dan fatalnya pemerintahan SBY ini, tak mampu menjaga hajat rakyat yang paling dasar saja. Sudah setengah tahun terakhir ini harga bawang merah dan cabe rawit tidak mampu dinormalisir. Harga bawang merah dan cabe rawit melonjak naik berkisar antara Rp 50.000-60.000/kg. Harga normal tujuh bulan sebelumnya hanya Rp 12.000/kg. Bagai NKRI ini sebuah negeri gurun atau berlokasi di Benua Alaska dan Kutub yang tak bisa ditanami cabe dan bawang. Karena kejengkelan yang memuncak terhadap kasus bawang dan cabe ini yang tak mampu diturunkan harganya oleh pemerintah SBY, maka muncul komentar sarkastis, ”Rakyat Indonesia ke depan mutlak membutuhkan seorang presiden yang mampu menjaga harga, cabe, bawang, kedelai, dan daging sapi. Kemampuan yang lain, hanya syarat menjadi presiden nomor 27,” katanya sinis

Jokowi idem ditto belaka dengan SBY, hanya bermodalkan dan diberi modal pencitraan semu dirinya. Dengan modal pencitraan ini rakyat Indonesia hanya dinina-bobokkan oleh mimpi-mimpi. Dua periode pemerintahan SBY hakikatnya pemerintah berjalan di tempat, stagnan.

Rakyat ibukota saja yang mutlak penduduk Muslim kini agak terkaget-kaget, walau belum “nyadar” sepenuhnya ketika tiba-tiba Jokowi seenaknya saja mengangkat Lurah Lenteng Agung Susan Yasmine Zulkifli yang beragama Nasrani. Rakyat Lenteng Agung pun protes, namun dijelaskan Susan layak naik menjadi lurah karena sudah lolos dari lelang jabatan sebelumnya. Bagai orang linglung, ustadz dan guru ngaji di Lenteng berucap, “Oo itu gunanya lelang jabatan lurah, untuk menaikkan seorang Nasrani memimpin orang Islam di Lenteng Agung yang jumlahnya mayoritas mutlak!”.

Baru sadar rupanya, penduduk ibukota saat Pilkada DKI yang lalu hanya terseret arus fenomena Jokowi dan rame-rame memilih Jokowi. Mereka baru sadar pula terpilihnya Wakil Gubernur DKI, Ahok yang Kristen itu membawa konsekuensi, dia kini bebas menggelar Misa di Balaikota yang tak pernah ada sejak walikota pertama Jakarta Syamsurizal, hingga gubernur Bang Ali dan seterusnya. Bahkan kini sudah terbayang jika Jokowi tak terbendung lagi terpilih sebagai presiden pada 2014, niscaya Ahok akan naik menjadi gubernur DKI Jakarta.

Mampukah Jokowi menjawab pertanyaan mengapa di daerah-daerah Kristen seperti di NTT jangankan lurah, bupati dan gubernur saja tidak mungkin ada yang beragama Islam. Mengapa orang Islam tidak boleh menjadi lurah di NTT juga di Bali? Kenapa Jokowi menjelang Lebaran yang lalu melarang umat Islam takbir keliling di ibukota, dan menghapuskan event tahunan Takbir Akbar di Monas? Sebaliknya dalam kerangka Natal dan Tahun Baru yang lalu Jokowi menggelar pesta  besar-besaran di sepanjang Jalan Soedirman, Jalan Thamrin hingga Monas. Dan tak lebih 20 hari kemudian di lokasi pesta besar-besaran itu “dihajar” banjir besar, yang ikut merendam mobil super mewah dan membawa korban jiwa karena ikut terendam basemen gedung bertingkat.

Setelah “kejeblos” lubang pencitraan SBY yang telah membawa rakyat Indonesia hampir sepuluh tahun ini dalam kesia-siaan dan kemandegan, apakah rakyat Indonesia ingin masuk kembali ke lubang pencitraan Jokowi dan kembali sepuluh tahun ke depan menekuni kesia-siaan baru yang pasti kali ini akan menghancurkan daya tahan rakyat Indonesia menjadi lumat dibuatnya. Mengapa “kejeblos” dua kali ? Naudzubillah min dzalik!

[Sumber]